Bersama Pansus VI DPRD Banjarbaru, DPRK Aceh Besar Sharing Kebijakan Pro Lansia
ACEH BESAR- Panitia Khusus (Pansus) VI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melakukan kunjungan kerja strategis ke Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar, Kamis (5/10/2026).
Pada kunjungan melakukan sinkronisasi data dan pertukaran gagasan terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tahun 2026 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia (Lansia).
Ketua Rombongan Pansus VI DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizki Sukma Iskandar Putera,SE, menjelaskan bahwa legislatif Banjarbaru saat ini tengah serius menggodok regulasi yang komprehensif untuk memastikan jaminan kesejahteraan sosial bagi kelompok senior di wilayahnya.
Melalui kunjungan ke Kota Jantho, katanya mereka berharap dapat menggali referensi empiris mengenai implementasi kebijakan sosial di Aceh Besar.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ruang koordinasi serta sharing informasi dari jajaran Sekretariat DPRK Aceh Besar. Berbagai wawasan yang kami diskusikan hari ini akan menjadi masukan yang sangat konstruktif bagi Pansus VI dalam mematangkan draf pembahasan Raperda,” ungkap Gusti Rizki dalam pertemuan tersebut.
Kedatangan delegasi wakil rakyat dari kota berjuluk “Kota Idaman” ini diterima secara resmi oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRK Aceh Besar, Edi Faisal, SE, beserta jajaran struktural lainnya. Diskusi yang berlangsung interaktif ini menyoroti berbagai aspek krusial, mulai dari alokasi anggaran, pemenuhan hak kesehatan, hingga program ruang publik ramah lansia.
Penyusunan Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Lansia ini merupakan langkah proaktif DPRD Banjarbaru dalam merespons proyeksi perubahan demografis masyarakat.Melalui pengesahan regulasi yang ditargetkan rampung pada tahun 2026 ini, pemerintah daerah diharapkan memiliki payung hukum yang solid untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, sehingga kelompok lanjut usia tetap dapat hidup produktif, bermartabat, dan terjamin hak-hak dasarnya.
