DPRK Aceh Besar Tutup Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027
ACEH BESAR- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar resmi menutup Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 melalui Rapat Paripurna ke-10 yang digelar di Gedung DPRK, Kota Jantho, Senin (9/11/2026).
Penutupan ini sekaligus menandai dimulainya masa reses bagi seluruh anggota legislatif untuk kembali ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Besar, Naisabur, S.Kom, yang didampingi oleh Wakil Ketua Muhsin, S.Si. Turut hadir mendampingi pimpinan dewan, Sekretaris DPRK Aceh Besar Ardiansyah, SE., MM, beserta jajaran struktural Sekretariat DPRK.
Agenda ini berjalan lancar menindaklanjuti ketetapan Badan Musyawarah (Banmus) DPRK Aceh Besar yang sebelumnya telah menyusun jadwal kerja untuk bulan November.
Dalam sambutannya, pimpinan sidang menyampaikan bahwa penutupan masa persidangan ini merupakan siklus konstitusional yang diamanatkan undang-undang.
Setelah menyelesaikan berbagai agenda rapat, legislasi, dan pengawasan di dalam gedung dewan, kini saatnya para wakil rakyat fokus turun langsung ke lapangan.
“Penutupan masa persidangan ke-I ini ditandai dengan pengumuman masa reses. Seluruh anggota DPRK Aceh Besar dijadwalkan akan bertemu langsung dengan masyarakat dan konstituen di daerah pemilihan masing-masing guna menyerap aspirasi secara faktual,” jelas pimpinan sidang.
Masa reses perdana di tahun sidang 2026-2027 ini dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai Selasa (10/11/2026) hingga Jumat (14/11/2026). Selama periode tersebut, anggota dewan akan menggelar dialog interaktif dengan tokoh masyarakat, perangkat desa, serta warga untuk menampung keluhan, usulan pembangunan, hingga evaluasi kebijakan pemerintah daerah.
Hasil dari reses ini nantinya akan dihimpun dalam bentuk Dokumen Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD. Dokumen tersebut akan diserahkan kepada pihak eksekutif (Pemerintah Kabupaten Aceh Besar) dalam rapat paripurna selanjutnya, untuk kemudian diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan program pembangunan agar tepat sasaran.
